» » Pengurangan Resiko Bencana Revolusi Mental ASN Jawa Barat Melalui Penerapan Money Follow Program Bappenas Dalam Mewujudkan Posyandu Multifungsi

Foto : Drs R. Julianto., MM; Kasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Pemprov Jawa Barat. SOTK DPMDesa Lampiran Perda Prov JABAR No: 22 Tahun 2008 Tanggal 19 Nov 2008

Penulis : Putri Amalia Siregar (Bidang Propaganda dan Media JOKOWI CENTRE)

*Hasil lesson learend implementasi perencanaan pembangunan daerah Jawa Barat  selama 5 tahun di SKPD terkait; dilakukan secara kolaborasi lembaga all; DPP KNPP OTDA,  Konsorsium Relawan Bencana Indonesia dan Konsorsium Anak Istimewa Jati Sunda.

Tujuan dan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005 – 2025 adalah penjabaran dari misi yang merupakan upaya  pencapaian visi Dengan Iman dan Takwa, Jawa Barat Sebagai Provinsi  termaju di Indonesia dimana misi tersebut  meliputi Misi Pertama; mewujudkan kualitas  kehidupan masyarkat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; misi ke dua meningkatkan  pereknomian nedaya saing dan berbasis potensi daerah; misi ke tiga, mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; Misi ke empat mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan misi dan misi ke lima; mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan ke empat adalah:

1. Bidang Pendidikan; Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018 – 2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan penignkatan kualitas siswa, guru dan sarana prasarana;

2. Bidang Kesehatan; Pembangunan bidang kesehatan diupayakan  melaui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit meular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenagan kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaaan dan sangsi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

3. Bidang keagamaan, Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat diprioritaskan pada fungsi dan  peran Forum Kerukunan Umat Beragama maupun antar umat beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat bergamam maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembanguan keagamaan diprioritaskan kepada upaya –upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai – nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Bidang Kebudayaan; Perhatian di Bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada penguatan nilai – nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat.

5. Bidang Ketenaga kerjaan ; Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan untuk peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan. Penumbuhkembangan pelaksaan hubungan industri untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja;

6. Bidang Pemuda dan Olahraga; Pembangunan bidang pemuda dan olah raga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mempetahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa Barat.

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan rumah tangg, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

8. Bidang sosial; diarahkan pada  peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorgangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian p[otensi sumber kehidupan penyandanga masalah kesejahteraan sosial;

9. Bidang IPTEK; Pembangunan Bidang IPTEK diarahkan pada pemenatapan kerja sama dengan lembaga peneltian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);

10. Bidang Industri dan perdagangan; Pada Bidang bidang industri dan Perdagangan, diarahkan pada pemantapan kerjasama industri dan perdaganagn melalui perkuatan potensi industri, penciptaaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayaan gunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri:

11. Bidang Pertanian dan Kelautan; Pada Tahap ini, pegembangan pertanian Provinsi Jawa Barat harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dan sistem pertanian;

12. Bidang Kepariwisataan; Sementara  itu, pada bidang pariwisata diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Jawa Barat, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata dalam pencipataan daya tarik wisata:

13. Bidang KUKM; Pada Tahapanini, pengembangan KUMKM diarahkan  pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan pola kemitraan yang tersinergi kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada Tahaap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekenomian dan mampu berkiprah dalam persiangan internasional;

14. Bidang Investasi Daerah; Pembangunan Investasi Daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi;

15. Bidang Energi; Semakin mantapnya kemandirian energi pada tahap ini diharapkan dapat tercapai dengan mantapnya desa mandiri energi,Mantapnya infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, tingkat efisiensi pendayagunaan energi alternatif, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi;

16. Bidang Infrastruktur Wilayah; Arah pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah  dapa tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan  pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan  dengan swasta dan masyarakat. Pada Tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan  infrastruktur transportasi,
Berkembangnya sistem transportasi  massal (Mass Rapid Transport),  terpenuhinya  kebutuhan rumah susun bagi masyarakat perkotaan;

17. Bidang Kependudukan; Upaya pengendalian pertumbuhan pendudk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatabn kualitas data penduduk dan peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program trasnmigrasi;

18. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup : Dalam Rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan terus menerus pengelolaan SDA dan LH dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat;

19. Bidang Politik; Bidang Politik diarahkan pada pembangunan konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi;

20. Bidang Hukum dan HAM; Pada Bidang Hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi subtansi, pelaksanaan dan penegakan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat  dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan harmonisasi produk hukum, emantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan aparat hukum dan  lembaga peradilan;

21. Bidang Keamanan dan Ketertiban; Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takutr baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

22. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Bidang Aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisai. Selain itu,  dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi anatar pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayanan publik  diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akutabel di bidang pajak daerah dan retribusi;

23. Bidang Keuangan daerah; Pembanguan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya –upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan  sektot swasta diharapkan semakin besar dalam kontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

24. Bidang Tata Ruang Pembangunan Wilayah di seluruh pelosok Jawa Barat semakin merata karena telah melengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya; sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.
Dengan menarik pemetaan ke 24 butir prioritas pembangunan pada tahapan keempat berada diarea 10 tahun terakhir masa pemerintahan daerah Jawa Barat terkait yaitu 2008 – 2018; maka persentase penerapan GOOD GOVERNER yang dicapai masih amat sangat minim, dari hasil pembelajaran koordinasi berbagi lembaga  dan komunitas, resistensi dari para ASN pemangku kebjiakan baik di area Asisten Daerah dan Kepala Biro juga Kepala Badan dan Kepala Dinas masih sangat awam dan alergi pada geliat kemandirian masyarakat khusus yang seharusnya difasilitasi  sebagai bagian dari revolusi mental ASN Jawa Barat dalam implementasi NAWACITA dan TRISAKTI di Jawa Barat. 

Hal ini tergambar jelas dari hasil kompilasi sosialisasi dan koordinasi  hasil KN-PRBBK XII 2016 yang diselenggarakan di Bandung selama hampir 2 tahun ini dimana  tema “Menjadikan perlindungan sebagai bagian penting ketangguhan komunitas”  adalah implementasi dari reinventing goverment yang diharapkan dapat menggarap beragam isu perlindungan, mulai dari perlindungan ekosistem, perlindungan sarana dan prasarana vital, perlindungan sumber produksi dan pasar lokal, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk isu-isu perlindungan anak, secara kelompok sebagai berikut:;Perlindungan Anak & Keluarga Perlakuan salah (child abuse), (b) Kekerasan , (c) Penelantaran, dan (d) Eksploitasi Perlindungan Lingkungan Hidup/Ekosistem dan Perlindungan Aset. Isu-isu ini masih jarang dipadukan dalam pengembangan ketangguhan komunitas sampai saat ini. Isu ini masih dianggap ranah terpisah dari pengurangan risiko bencana atau pengurangan kerentanan komunitas, padahal skala kasusnya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.
Merujuk pada hasil lesson learned dan best practise koordinasi lintas Asisten Daerah , Kepala Biro yang rentan  sekali tersandung MALADMINSTRASTIF dan penolakan serta lempar melempar tanggung dari seluruh perangkat daerah ini menunjukkan darurat bencana koordinasi antar lembaga daerah dan saling mengunci kebijakan sebatas asisten, kepala biro dan kepala badan maupun kepala dinas dan jajarannya.
Hal ini jika ditelisik lebih dalam lagi akan terlihat adanya sikap anti sosial yang mengarah ke ciri-ciri sikap psikopat dari para ASN yang secara jelas termaktub pada Definisi Maladministrasi dengan penjelasan sbb; Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Menurut Hendra Nurtjahjo dkk dalam buku Memahami Maladministrasi (hal. 11-12) yang kami akses dari laman Ombudsman RI menjelaskan definisi maladministrasi yaitu:Perilaku dan perbuatan melawan hukum,  Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang,  Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu,  Kelalaian,  Pengabaian kewajiban hukum,  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial baik pada masyarakat dan orang perseorangan. Adapun Bentuk-Bentuk Maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya hal sbb:
1.Mis Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
2.Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
3.Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.
4.Defective Policy Implementation yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjuti menjadi kenyataan.
5.Bureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain:
a. Indecision yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan, atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang di peti es kan.
b. Red Tape yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisadiselesaikan secara singkat.
c.  Cicumloution yaitu Penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan katakata terlalu banyak. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Banyak kata manis untuk menenangkan gejolak masa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat.
d.   Rigidity yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Ini efek dari model pemisahan dan impersonality dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak,dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan, tanpa melihat kasus-perkasus.
e.  Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala Asal Bapak senang. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik.
f.  Over staffing yaitu Gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembengkakan staf. Terlalu banyak staf sehingga mengurangi efisiensi.
g.  Paperasserie adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan, tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya.
h.   Defective accounting yaitu pemeriksaan keuangan yang cacat. Artinya pelaporan keuangan tidak sebagaiamana mestinya, ada pelaporan keuangan ganda untuk kepentingan mengelabuhi. Biasanya kesalahan dalam keuangan ini adalah mark up proyek keuangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu;
1.  Ketidak jujuran (dishonesty), berbagai tindakan ketidak jujuran antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
2.   Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator.
3.  Mengabaikan hukum (disregard of law), tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
4.  Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
5.  Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak begus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
6.  Inefisiensi bruto (gross inefficiency), adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.
7.  Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak di liput kesalahannya.
8.  Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.
Guna melakukan Pengurangan Risiko Bencana hal tersebuat diatas usulan pada Lembaga Ombudsman sebagai  lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib bermitra dengan forum pengurangan risikobencana masyarakat khusus yang memiliki kapasitas dan kompetensi diarea penanggulangan bencana kesehata fisik mental dan sosial.

Guna  mengimplementasikan Tugas Ombudsman dalam menangani pendataan awal maladministrasi, sebagai tugas utama Ombudsman seperti yang disebut dalam Pasal 7 UU 37/2008:

Ombudsman bertugas:
a.  menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b.  melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c.  menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f.  membangun jaringan kerja;
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h.  melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

ASN Jawa Barat sangat perlu mendapatkan sosialisasi berkala tentang wewenang Ombudsman untuk memfasilitasi masyarakat, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Ombudsman  melakukan verifikasi sbb:
       
a.  meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
       
b.   memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
       
c.   meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
       
d.    melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
       
e.    menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
       
f.    membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
       
g.   demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
       
h.   menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
       
i.    menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dalam hal menangani maladministrasi yang karenakan  bukanlah kewenangan Ombudsman, melainkan tugas Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PAN - RB, maka diperlukan kolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimana Bimbingan dan Teknis yang diberikan harus diperkaya dengan implementasi promosi UU Kesehatan Jiwa  2014 bagi para ASN Jawa Barat melalui program Ketahanan Keluarga Dharma Wanita Persatuan di seluruh OPD dan SKPD dan lembaga BUMD Jawa Barat.
     
Berbentuk pendirian Pusat Konseling Berbasis Masjid Sebagai bagian gerakan nasional Bela Negara Revolusi Mental oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hingga tidak akan terjadi lagi pemahaman yang sangat dangkal dari seorang ASN level Jawa Barat yang sedang menjabat Asisten Pemerintahan  Hukum dan HAM tentang Fungsi Pos Yandu hanya sekedar menimbang bayi  seperti yang di lontarkan oleh Drs.H. Dadi Iskandar.,MM pada saat peresmian Posyandu “MERKURI”  RW 04 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari.

Pemahaman tsb akan menjadi catatan penting berjalan tidaknya revolusi mental ASN Pemprov Jawa Barat selama pemerintahan daerah 10 tahun ini. Negara akan bertanggung jawab penuh atas semua sikap-mental dan karakter para pembina yang ditempatkan provinsi kota dan kabupaten baik rotasi maupun open biding. Melihat sedemikian bersarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan kesejahteraan ASN maka wajib terseimbangkan dengan kinerjat sehat mental pada pelayanan publik.

Pertanyaannya masih adakah ASN yang mumpuni; jawabannya sangat banyak namun terkerangkeng oleh bencana politik para petahana dan parpol pendukung petahana yang sedang menjabat;  hal ini harus menjadi perhatian masyarakat khusus agar menjalankan fungsi profesinya secara mandiri bukan dengan cara menjadi penjilat para  ASN Pembina yang sedang memiliki posisi saat ini saja.
Tanggung Jawab Masyarakat khusus dalam hal yang tercantum dalam deklarasi Bandung 2016 KNPRRB akan dapat terkolaborasi secara signifikan di akar rumput melalui penguatan  posyandu multi fungsi mandiri yang langsung didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat tanpa campur tangan yang terlalu dalam dari pemerintah baik secara langsuing maupun tidak langsung.

Sebut saja salah seorang ASN yang mampu berfikir inovatif dan penuh empati Pak Julianto dengan jabatan Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat PemProv Jawa Barat selalu berusaha  menciptakan komunikasi  positif yang menghasilkan lesson learned  kolaboratif untuk pengembangan konsep posyandu generasi ke tiga yang beririsan erat dengan promosi UU Kesehatan Jiwa dalam pengurangan risiko bencana kesehatan fisik – mental dan sosial dan soft skill penerapan psoyandu multi fungsi generasi ke – 3 yang mengusung pusat informasi penanganan kecanduan pornografi, KDRT , NAPZA, Trafficking, Pengembangan  life skill individu difabel, bahkan deteksi dini kelainan perkembangan anak baik talented maupun keterbatasan. Selain itu juga dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi,pendidikan dalam arti luas , penguatan  ekonomi kerakyatan dan mitigasi  lingkungan hidup serta perlindungan dan peningkatan kualitas hidup  perempuan dan anak.

Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditengarai oleh reformasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan Revitalisasi Posyandu. Hal ini disebabkan karena berubahnya pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, sistem bermasyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sitem beroganisasi dalam pelaksanaan  demokratisasi dan berpartisipasi dalam penetapan  kebijakan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya, yang secara keseluruhan harus tetap dapat mendukung berkembangnya sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu  (Posyandu) untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini berbasis masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah melakukan Inovasi pelayanan publik  melalui terobosan gagasan,ide kreatif orisinal dilengkapi tindak lanjut  aplikasi adaptasi dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung  dengan bermitra serta membentuk serta menginisiasi Forum Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Desa melalui FGD terkolaborasi selama 3 bulan sejak Oktober  –Desember 2017 hal ini adalah arahan dari Bapak Deddy Mizwar sebagai peletak kemitraan pertama Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat dengan lesson learned revolusi mental ASN Jawa Barat selama 5  tahun sejak  2013 – 2018 yang menghasilkan   Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 360/Kep-321-BPBD/2018 tentang  Forum  Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 1888.4/Kep.021-KPPM/2018 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Desa Tahun  2018 – 2021.
Semoga seluruh komponen bangsa menyadari bahwa ketahanan masyarakat yang sebenarnya adalah kemandirian penuh dari pengelolaan dan sistem yang dimiliki oleh kapasitas masyarakat itu sendiri serta para wakil rakyat dan kementerian dalam negeri mulai menghapus dan memperbaiki regulasi usang yang bertentangan dengan penguatan kemandirian masyarakat seperti lomba dan penilaian berkala menggantinya dengan penguatan lesson learned dan best practise mandiri dari masyarakat untuk masyarakat. NAWACITA dan TRISAKTI adalah senjata pamungkas komponen bangsa yang mampu mempertahankan tegaknya tiang IDEOLOGI BANGSA INDONESIA. Dan  secara perlahan akan menjadi BANGSA YANG MEMILIKI  KEKUATANNYA SENDIRI UNTUK MEMANDIRIKAN RAKYAT INDONESIA. Pola yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memfasilitasi  RAKYAT TERLATIH TERUS BERLATIH UNTUK RESILIENSI NKRI.

Hingga tidak akan terjadi lagi pemahaman yang sangat dangkal dari seorang ASN level Jawa Barat yang sedang menjabat Asisten Pemerintahan  Hukum dan HAM tentang Fungsi Pos Yandu hanya sekedar menimbang bayi  seperti yang di lontarkan oleh Drs.H. Dadi Iskandar.,MM pada saat peresmian Posyandu “MERKURI” RW 04 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari.Pemahaman tsb akan menjadi catatan penting berjalan tidaknya revolusi mental ASN Pemprov Jawa Barat selama pemerintahan daerah 10 tahun ini. Negara akan bertanggung jawab penuh atas semua sikap-mental dan karakter para pembina yang ditempatkan provinsi kota dan kabupaten baik rotasi maupun open biding. Melihat sedemikian bersarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan kesejahteraan ASN maka wajib terseimbangkan dengan kinerjat sehat mental pada pelayanan publik.

Pertanyaannya masih adakah ASN yang mumpuni; jawabannya sangat banyak namun terkerangkeng oleh bencana politik para petahana dan parpol pendukung petahana yang sedang menjabat;  hal ini harus menjadi perhatian masyarakat khusus agar menjalankan fungsi profesinya secara mandiri bukan dengan cara menjadi penjilat para  ASN Pembina yang sedang memiliki posisi saat ini saja.
Tanggung Jawab Masyarakat khusus dalam hal yang tercantum dalam deklarasi Bandung 2016 KNPRRB akan dapat terkolaborasi secara signifikan di akar rumput melalui penguatan  posyandu multi fungsi mandiri yang langsung didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat tanpa campur tangan yang terlalu dalam dari pemerintah baik secara langsuing maupun tidak langsung.

Sebut saja salah seorang ASN yang mampu berfikir inovatif dan penuh empati Pak Julianto dengan jabatan Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat PemProv Jawa Barat selalu berusaha  menciptakan komunikasi  positif yang menghasilkan lesson learned  kolaboratif untuk pengembangan konsep posyandu generasi ke tiga yang beririsan erat dengan promosi UU Kesehatan Jiwa dalam pengurangan risiko bencana kesehatan fisik – mental dan sosial dan soft skill penerapan psoyandu multi fungsi generasi ke – 3 yang mengusung pusat informasi penanganan kecanduan pornografi, KDRT , NAPZA, Trafficking, Pengembangan  life skill individu difabel, bahkan deteksi dini kelainan perkembangan anak baik talented maupun keterbatasan. Selain itu juga dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi,pendidikan dalam arti luas , penguatan  ekonomi kerakyatan dan mitigasi  lingkungan hidup serta perlindungan dan peningkatan kualitas hidup  perempuan dan anak.

Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditengarai oleh reformasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan Revitalisasi Posyandu. Hal ini disebabkan karena berubahnya pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, sistem bermasyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sitem beroganisasi dalam pelaksanaan  demokratisasi dan berpartisipasi dalam penetapan  kebijakan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya, yang secara keseluruhan harus tetap dapat mendukung berkembangnya sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu  (Posyandu) untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini berbasis masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah melakukan Inovasi pelayanan publik  melalui terobosan gagasan,ide kreatif orisinal dilengkapi tindak lanjut  aplikasi adaptasi dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung  dengan bermitra serta membentuk serta menginisiasi Forum Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Desa melalui FGD terkolaborasi selama 3 bulan sejak Oktober  –Desember 2017 hal ini adalah arahan dari Bapak Deddy Mizwar sebagai peletak kemitraan pertama Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat dengan lesson learned revolusi mental ASN Jawa Barat selama 5  tahun sejak  2013 – 2018 yang menghasilkan   Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 360/Kep-321-BPBD/2018 tentang  Forum  Pengurangan Risiko Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 1888.4/Kep.021-KPPM/2018 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Desa Tahun  2018 – 2021.
Semoga seluruh komponen bangsa menyadari bahwa ketahanan masyarakat yang sebenarnya adalah kemandirian penuh dari pengelolaan dan sistem yang dimiliki oleh kapasitas masyarakat itu sendiri serta para wakil rakyat dan kementerian dalam negeri mulai menghapus dan memperbaiki regulasi usang yang bertentangan dengan penguatan kemandirian masyarakat  seperti lomba dan penilaian berkala menggantinya dengan penguatan lesson learned dan best practise mandiri dari masyarakat untuk masyarakat. NAWACITA dan TRISAKTI adalah senjata pamungkas komponen bangsa yang mampu mempertahankan tegaknya tiang IDEOLOGI BANGSA INDONESIA. Dan  secara perlahan akan menjadi BANGSA YANG MEMILIKI  KEKUATANNYA SENDIRI UNTUK MEMANDIRIKAN RAKYAT INDONESIA. Pola yang paling tepat untuk dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memfasilitasi  RAKYAT TERLATIH TERUS BERLATIH UNTUK RESILIENSI NKRI.
*Disadur dari berbagai sumber.


«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: