» » » » » Rapat Bersama Dinas Pertambangan, Pelaku Usaha Pertambangan Bersama Komisi VII DPR RI

 
JAYAPURA- Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Kepada Pelaku Usaha Pertambangan Bersama Komisi VII (Tujuh) DPR RI di Jayapura.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Freds J. Boray, SE.M.SI mengatakan, Dinas Pertambangan Provinsi Papua menghadapi banyak masalah pertambangan dan investasi, dan masalahnya itu menyangkut dengan soal CNC, katanya.

“Kata Freds jika berbicara Pertambangan itu masalah yang kita perlu bicara dari hulu sampe kepada hilir tidak bisa kita hulu saja atau sebalinya kita berbicara hilir saja tetapi dua sisi itu sama-sama ada hubungannya”, ujarnya di Hotel Fave Jayapura (07/11/2018).

Ada ketidak pastian Investasi itu menyangkut masalah CNC, banyak perusahan usaha pertambangan yang Dinas Pertambangan tangani di Papua hampir ada CNC, Cuma tersisa dari CNC yang jumlahnya sekitar 42 lebih perusahan yang sudah CNC dan masih berlaku namun mereka tinggal hitung waktu lagi akan berakhir, satu yah sudah berakhir, terangnya.

Kenapa hal ini terjadi karena kita baru CNC Tahun 2017 artnya ada ketidak pastian waktu yang harus perusahan itu menunggu namun kewajibannya di wajibkan dia harus hadapi, karena sambil CNC itu dia tidak lagi melakukan aktivitas perusahan.

Di papua semua ini explorasi dan belum semua ini beroperasi hanya satu yakni PT. Freeport yang melakukan penambangan saat ini di Tembagapura, Timika papua, bebernya.

“Jadi jika kita berbicara explorasi ini harus berhati-hati jangan sampai sudah mempersiapkan semua dengan baik dengan biaya yang cukup besar namun tidak bisa di laksanakan, nah ini kita harus hati-hati,dengan batas waktu satu Tahun, kami yakin nanti banyak yang meningkatkan ke produksi karena jangka waktunya sangat lama, saran Freds J. Boray. 

Lanjut, Chris Okta Juda, ST, MT di di Hotel Fave Jayapura (07/11/2018), bahwa sesuai dengan peraturan menteri SDM nomor 13 Tahun 2016 punya tugas  menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakaan di bidang pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Pertambangan Mineral  Tambang dan Batu Bara.

Chris Okta Juda, ST, MT, panitia pelaksanaan kegiatan Mineral Tambang dan Batu Bara provinsi papua mengatakan, sehubungan hal tersebut maka Dinas Pertambangan Provinsi Papua melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan mengumpulkan pelaku kegiatan  Mineral Tambang dan Batu Bara tuturnya.

Dinas Pertambangan provinsi Papua melakukan Pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral  Tambang dan Batu Bara dengan mengumpulkan seluruh pelaku usaha kegiatan pertmbangan mineral dan batu bara, Pemerintah provinsi yang menangani hal pertambangan dan stake holders.

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan Mineral  Tambang dan Batu Bara telah di laksanakan sejak Tahun 2017 yang telah di lakukan di 36 DAPIL DPR RI  seluruh Indonesia dan kegiatan ini tindak dari kegiatan Tahun yang lalu, terangnya.(Trp)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: