» » » » » Rapat Koordinasi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Papua dan Papua Barat


JAYAPURA- Direktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (DPSKDN) mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Papua dan Papua Barat/ berlangsung (01/11/18) di Hotel di Jayapura/ di ikuti Kepala Dinas dari 29 Kabupaten –kota di Provinsi Papua.

Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil- Sakaria mengatakan, Diraktorat Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (DPSKDN)mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Papua dan Papua Barat ini di maksud untuk shearing pengetahuan mengenai kebjakan dibidang administrasi kependudukan khususnya catatan kelahiran tuturnya.

“Ada banyak kebijakan baru yang mempermudah administrasi Kependudukan termasuk Pencatatan Kelahiran, salah satu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan cakupan kelahiran di Provinsi Papua dan Papua Barat dan bagaimana strateginya meningkatkan cakupan kelahirannya yang masih relatif rendah itulah yang di bahas di rapat ini”, terangnya.

Strateginya perlu ada kerjasama degan berbagai pihak dengan Dinas Kesehatan, Pendidikan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Papua, Doktor Ribka Haluk mengatakan, PERDASI yang berhubungan dengan Dukcapil di Provinsi Papua itu sudah pernah membahas bersama DPR terkait dengan kependudukan dan catatan sipil,  memang di amanat undang-undang nomor 21 pasal 8 ayat 61-62 itu ada bicara masalah kependudukan tetapi tidak secara detail.

Doktor Ribka Haluk menerangkan bahwa Regulasinya sudah bagus tetapi dalam pelaksanaannya dikit juga masih masalah yang bertentangan dengan peraturan permen duk capil punya, misalnya jika ada penduduk baru dari luar daerah minal itu 6 bulan kemudian baru baru diakui sebagai penduduk setempat berbeda sekarang dengan sistim on line dalam 5 menitpun sudah cetak KTPnya.

“Ada beberepa lembaga yang pemanfaatan data kependudukan, data siap toh, sudah kita lakukan di beberapa Dinas seeperti BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, pihak Bank, Samsat,  dan beberapa Dinas yang sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Papua”, beber Doktor Ribka Haluk. (Trp)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: