» » » » » Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua


JAYAPURA - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pokja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Papua.

Kasie Zonasi Wilayah Timur-Direkorat Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia Moch.Yusuf Eko Buditomo,ST,MA,MAP mengatakan, amanat undang-undang nomor 32 tentang kelautan, Undang-Undang nomor 27 tentang pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil, Undang-Undang tentang Pemerintahan, Undang-Undang nomor 27 mewajibkan terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA).

Undang-undang nomor 27, revisi undang menjadi undang-undang nomor 01. namun dalam undang-undang nomor 21,  rencana Zonasi dasar menjadi penerbitan izin perairan, terangnya.

Rencana Zonasi pengelolaan perairan perdanya di harapkan segara keluar sehingga membantu investor bekerja tanpa beban pikiran, hal ini disampaikan Moeh.Yusuf Eko Buditomo, Rabu (07/11/2018) pagi di ruang pertemuan Aula BAPEDA Provinsi Papua.

“stake holders dan SKPD segera mencari data scientific atau ilmiah dan menyusun Rencana Zonasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Papua untuk nantinya menjadi bahan pembahasan  dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”,  beber Moeh.Yusuf Eko Buditomo.

Absalom Salosa menambahkan, dengan keluarnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) itu keluar maka pemanfaat ruang dari masyarakat adat itu ada untuk 13 kabupaten di pesisir.

Ada 14 provinsi sudah ada Perda yakni, Sulawesi Utara,  tambah dengan 13 Provinsi lainnya dan Provinsi Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua berharap alokasi anggaran dari Provinsi untuk percepat Rencana Zonasi sehingga targetnya 2019  targetnya sudah keluar , ujar Absalom Salosa.

Lanjut Robert Mandosir dari Taf dengan World Wildlife Fund ( WWF ) bahwa, Rencana Zonasi merupakan bagian dari tata ruang laut yang terintergrasi dengan tata ruang wilayah terestrial daerah dengan konteks dan cara pandang inilah dengan mitra pembangunan Taf dengan World Wildlife Fund ( WWF ) memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan.

“Memberikan hak  terhadap pengelolaan wilayah pesisir masyarakat adat tapi juga investasi sehingga ada keseimbangan antar keseimbangan investasi dan pemanfaatan ruang wilayah laut berjalan seimbang dengan demikian jadi bagian komitmen mitra pembangunan The Asia Foundation  (Taf) dengan WWF bersama-sama dengan POKJA dan dengn WWF, tutur Robert Mandosir.(Trp)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: