-->

Iklan

Gaya Hidup

IPNU : Tolak kebijakan Mendikbud RI terkait Sekolah 5 Hari

Senin, 12 Juni 2017, 22:30 WIB Last Updated 2017-06-12T16:14:03Z

MAJALENGKA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap, mengemukakan gagasan untuk memberlakukan kebijakan 5 (hari) hari sekolah yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2017 – 2018. Setelah gagasan tentang Full Day School ditolak oleh Presiden Republik Indonesia, Mendikbud mengeluarkan gagasan pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah yang notabene mempunyai konsep yang sama dengan Full Day School.

Salah Satu Badan Otonom NU yakni Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menolak diberlakukannya gagasan 5 hari sekolah dan Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menarik kembali pernyataannya, karena pernyataan Mendikbud yang tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan tak patut diucapkan oleh pejabat negara dan telah menyulut gejolak sosial.(12/6).

Asep Irfan Mujahid Ketua Umum PP IPNU Menurutnya ada tiga hal dipandang dan perlu diperhatikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Pertama, Rencana menerapkan sekolah 5 hari terkesan menyederhanakan permasalahan dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam membangun karakter siswa melalui Pendidikan, mestinya nilai-nilai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan sistem pengajaran yang lebih efektif yang lebih ditekankan daripada menambah jam belajar dalam sehari yang akan mengurangi interaksi siswa dengan keluarga ataupun dengan masyarakat.

Kedua, Dengan mengeluarkan gagasan tanpa disertai kajian dan evaluasi yang komprehensif, Mendikbud dirasa berbuat tidak adil dan membangun opini publik bahwa sistem Pendidikan formal lah sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab dalam mendidik masyarakat. Di sisi lain ada lembaga Pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah dan pesantren yang sebelum kemerdekaan Indonesia sudah turut serta mendidik masyarakat secara langsung.
Ketiga, Kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah belum seluruhnya memadai untuk menunjang aktivitas siswa selama 8 jam di sekolah.
Sesuai dengan Intruksi dari Pimpinan Pusat IPNU bahwa kami menuntut pemerintah memberlakukan otonomi sekolah secara lebih maksimal dan mempermudah birokrasi sekolah sehingga pendidik lebih fokus pada proses Pendidikan.

Asep menambahkan Pendidikan harus memperkuat sistem layanan pendidikan di sekolah dan peran keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak serta keterlibatan masyarakat.

Kami seluruh Kader dan Pengurus dari Pusat hingga Ranting dan Komisariat Sekolah IPNU Seluruh Indonesia menuntut pada pemerintah untuk memberlakukan Otonomi sekolah secara lebih maksimal dan mempermudah birokrasi sekolah sehingga pendidik lebih fokus pada proses Pendidikan. tegasnya.

Komentar

Tampilkan

Terkini